Jual Velg Mobil Murah

GARDUOTO – Masalah proses sertifikasi dan validitas Pelumas LSPro terus berlanjut. Asosiasi importir dan produsen pelumas Indonesia (PERDIPPI) mempertanyakan legalitas Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Pertanyaan ini muncul karena ada beberapa perbedaan. Penyimpangan, ketidakkonsistenan, dan dualisme antara pelaksanaan sertifikasi dan ketentuan dan peraturan sektor Minyak dan Gas Bumi dan turunannya yang berlaku.

Pertama, tes yang dilakukan oleh LSPro untuk mengeluarkan lisensi menggunakan Tanda SNI untuk Pelumas hanya sebagian, yaitu tes fisika kimia tanpa tes kinerja. Padahal, SNI untuk Pelumas sudah dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui proses yang panjang.

Itu dirumuskan melalui proses 2 tahun oleh Sub-Komite Teknis, kemudian disetujui melalui Forum Konsensus Nasional yang kemudian ditempatkan di situs web BSN untuk jajak pendapat publik dan baru setelah semua pihak sepakat untuk diterbitkan oleh BSN sebagai SNI resmi.

Formulasi SNI secara tegas menetapkan untuk diberikan SNI. KEBUTUHAN untuk pengujian lengkap dari semua ketentuan SNI yang relevan dalam hal pelumas tidak cukup dengan tes fisika kimia saja, tetapi juga harus menjalani tes kinerja.

"Persyaratan yang ditetapkan untuk Pelumas SNI, yaitu tes fisika kimia, telah diterapkan dalam NPT Wajib. Jadi yang kami tanyakan adalah, hanya dengan uji fisika kimia seperti yang dilakukan dalam NPT, dapatkah hak diberikan hak untuk termasuk Tanda SNI. Kami mempertanyakan legalitas penerapan SNI, "kata Ketua Dewan Penasihat PERDIPPI, Paul Toar.

Kedua, sesuai dengan ketentuan BSN, lembaga yang melakukan sertifikasi wajib telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Apakah LSPro telah diakreditasi oleh KAN?

Menurut Paul, akreditasi LSPro juga tidak boleh dilakukan oleh lembaga selain itu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Peraturan ini menyatakan bahwa Lembaga Sertifikasi Produk yang menyediakan sertifikasi produk menggunakan tanda SNI harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). "Pengoperasian penggunaan tanda SNI juga didasarkan pada nota kesepahaman antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan KAN," jelas Paul.

"Dan otoritasnya adalah bahwa lembaga sertifikasi pelumas harus di bawah menteri teknis yang terkait dengan sektor minyak dan gas, bersama dengan turunannya," jelas Paul.

Ketiga, tentang kewajiban tes fisika kimia. Persyaratan yang ditetapkan oleh BSN untuk SNI sejauh ini telah diterapkan dalam Nomor Pelumas Terdaftar yang Diperlukan (NPT).

Sementara itu, dalam rapat koordinasi antara Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, BSN, KAN, dan Lembaga Minyak dan Gas pada tanggal 5 April 2019 yang hasilnya dikonfirmasi, selama tidak ada tes kinerja dari produk pelumas, NPT berlaku.

Jadi, yang perlu dipertanyakan adalah hanya melalui uji kimia seperti yang dilakukan dalam NPT Wajib, izin langsung dapat dikeluarkan menggunakan Tanda SNI. Kami mempertanyakan legalitasnya?

Spesifikasi kimia fisika SNI sudah ada di NPT

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 053 Tahun 2006 tentang Registrasi Wajib Pelumas yang Dipasarkan Di Dalam Negeri, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2808 K / 20 / MEM / 2006 juga telah menetapkan standar dan kualitas pelumas yang dipasarkan di dalam negeri. Peraturan ini sekaligus mencantumkan ketentuan persyaratan fisik / kimia dari Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pelumas, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan Pelumas Wajib NPT.

Ini berarti bahwa semua pelumas yang akan dipasarkan di dalam negeri dalam aspek kimia / fisik sepenuhnya diuji oleh Institut Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dengan 14 parameter. Tes ini dilakukan sebelum publikasi NPT.

Lebih dari itu, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 053 tahun 2006 juga menekankan bahwa salah satu parameter standar kualitas SNI selain rekomendasi API, JASO, dan pabrikan, adalah NPT Diperlukan. Ini berarti bahwa keberadaan NPT tidak hanya mewakili standar kualitas yang ditetapkan dan diakui, tetapi juga sah secara hukum.

"Apalagi fakta menunjukkan, dengan regulasi NPT, selama ini sirkulasi pelumas di bengkel, toko, dan saluran distribusi lainnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ini juga diawasi oleh Kepolisian Indonesia, SAE Indonesia, Lembaga Migas , Kantor Kejaksaan, dan lain-lain. Dan satu hal lagi, sejauh ini juga belum ada berita atau keluhan kerusakan mesin karena pelumas berkualitas buruk, bukti nyata bahwa peraturan Wajib NPT telah sangat berhasil dalam melindungi konsumen pelumas dan kegiatan ekonomi nasional, "kata Paul.

Lebih lanjut Paul, biaya NPT hanya sekitar 5-10 juta per 5 tahun dan telah dilengkapi dengan 14 parameter tes kimia fisika. Sedangkan untuk SNI harganya bisa lebih dari 10 kali hanya dalam 4 tahun. Dan ini menjadi sangat tidak terlihat oleh pelumas mesin yang berfungsi.[Go/Res]

Leave a Reply