Latest News

Tanggapan GAIKINDO terhadap Rencana Peningkatan Biaya Transfer Kendaraan di Jakarta – GAIKINDO

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk meningkatkan Biaya Transfer Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Menanggapi rencana Pemerintah Provinsi DKI, Ketua Umum Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO) Johannes Nangoi, mengatakan, tergantung pada jumlah kenaikan yang ditentukan kemudian. "Jika kenaikannya besar, itu bisa mempengaruhi penjualan mobil baru, jika kecil, saya pikir pengaruhnya juga kecil," kata Nangoi seperti dikutip Kompas.com, Selasa, 25 Juni 2019.

Nangoi melanjutkan, kondisinya juga bisa dilihat dari kebutuhan masyarakat untuk membeli mobil. Alasannya, itu terdiri dari dua karakter pembeli, yaitu mereka yang benar-benar membutuhkan mobil untuk kegiatan dan kebutuhan hobi atau koleksi. "Jika kebutuhan benar-benar membutuhkan mobil, itu jelas akan tetap membeli meskipun pajak akan meningkat. Namun, kenyataannya akan tergantung pada kondisi pasar dan juga penerapan pajak baru," kata Nangoi.

Payung hukum untuk BBN-KB tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Biaya untuk Mentransfer Nama Kendaraan Bermotor. Jumlah tarif pajak sebelumnya telah ditentukan, untuk penyerahan pertama 10 persen, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya adalah 1 persen. Dalam revisi baru, pengajuan pertama diusulkan meningkat menjadi 12,5 persen.

Kepala Hubungan Masyarakat Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Wilayah DKI Jakarta, Hayatina, mengatakan kenaikan yang direncanakan hanya ditujukan untuk BBNKB, bukan PPNBM. "Jadi, yang diubah adalah BBNKB sebagai bagian dari pajak daerah, bukan PPNBM. Kenaikan tarif BBNKB juga hanya dikenakan pada pengiriman kendaraan (baru) pertama dari sebelumnya 10 persen menjadi 12,5 persen," kata Hayatina.

Hayatina menjelaskan, pemerintah daerah lain di sekitar DKI Jakarta sebelumnya telah menetapkan tarif BBNKB untuk kendaraan baru sebesar 12,5 persen. Untuk alasan ini, penyesuaian perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak BBNKB DKI Jakarta dengan mengubah tarif. "Selain itu, karena kendaraan bermotor adalah benda bergerak, sangat penting untuk menjaga keseimbangan tarif pajak BBNKB antar daerah." Ini mencegah pembayar pajak untuk membeli kendaraan baru di daerah dengan tingkat BBNKB yang lebih rendah, "katanya.

Pemerintah Provinsi DKI terus menyebarkan kebijakan ini kepada publik. Selain melewati media sosial dan elektronik di sekitar DKI Jakarta, juga akan ada sosialisasi di unit layanan pajak lokal mengenai perubahan tarif BBNKB. Penerimaan BBNKB DKI Jakarta hingga 24 Juni 2019 sendiri sudah mencapai Rp 2,3 triliun. Target BBNKB DKI Jakarta 2019 adalah Rp. 5,3 triliun. (Foto: Kebebasan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to top