Jual Velg Mobil Murah

GARDUOTO – Polemik tentang masalah peraturan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) masih berlanjut. Karena ada beberapa produsen minyak yang tidak setuju. Ini berdasarkan beberapa hal.

Salah satu yang menolak adalah Top1, PT Topindo Atlas Asia Top1. Seperti yang dinyatakan oleh alasan untuk menolak karena didasarkan pada biaya mahal untuk sertifikasi. Padahal peraturan ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Tingginya biaya sertifikat SNI per satu produk dapat mencapai per Stock Keeping Unit (SKU) sebesar Rp200 juta. Sementara Top1 memiliki 30 jenis SKU. Berarti biayanya jika dihitung bisa mencapai Rp 6 miliar.

Melalui Asosiasi Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi) yang mengawasi 125 merek pelumas impor, termasuk Top1, BM1, Mobil1, Aral, Minyak Amerika, Liger, STP, Total Minyak, Chevron, sempat menggambarkan biaya proses sertifikasi SNI.

Ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk sertifikat senilai Rp10 juta, biaya audit pabrik per tahun adalah Rp35 juta – Rp100 juta. Sertifikat lain berharga Rp5 juta, biaya tes dan evaluasi Rp20 juta. Dan biaya akomodasi per orang untuk audit pabrik dari Rp10 juta hingga Rp100 juta.

Anda bisa membayangkan total biaya yang harus dikeluarkan. Setiap produsen dapat membayar Rp80 juta – Rp235 juta per tahun per SKU. Ini tidak termasuk tes kinerja mesin, tes pengawasan, tes ulang, audit ulang, dan pajak.

"Dapat dibayangkan jika Rp 200 juta. Siapa total biayanya? Jelas tidak termasuk untuk biaya produksi," kata Top1 Atlas Asia Top1 Akmeilani, Manajer Aktivasi Merek dan Hubungan Masyarakat Topindo Atlas Asia , Senin (26/2).

Akmeilani menjelaskan bahwa pihaknya dengan produsen pelumas impor lainnya anggota Perdippi menentang peraturan wajib SNI. Peraturan yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Aplikasi Wajib Standar Nasional Indonesia untuk Pelumas.

Peraturan ini dikeluarkan pada 10 September 2018 dan mulai berlaku pada 10 September 2019. Untuk alasan ini Perdippi membuat penolakan melalui jalur hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Di mana Akmeilani menjelaskan sebelum SNI diperlukan. Peraturan yang digunakan untuk standar kualitas pelumas domestik adalah Pelumas Terdaftar (NPT) dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 019K / 34 / M.PE / 1998.

"Dibandingkan dengan aturan SNI, biaya regulasi NPT disebut lebih masuk akal. Biaya NPT dikatakan hanya Rp5 juta per SKU dengan masa berlaku hingga empat tahun," katanya.

Keberatan lain terkait dengan lokasi pabrik Top1 di Amerika Serikat. Dalam aturan SNI wajib, pabrik harus diaudit oleh pemerintah sebagai bagian dari proses sertifikasi SNI.

"Sekarang masalahnya adalah kita keberatan karena biaya audit ditanggung oleh produsen. Lalu bagaimana dengan produsen yang memiliki lebih dari satu pabrik di luar negeri. Berapa biayanya," tambah Akmeilani.[Go/Res]

Leave a Reply