Latest News

Pemerintah Segera Menentukan Tarif Penjualan, Begini Caranya

GARDUOTO – Hingga saat ini Kementerian Perhubungan masih mencari solusi terbaik untuk menentukan tarif per kilometer (KM) untuk ojek motor online. Pemerintah ingin keputusan tarif menguntungkan semua pihak, baik aplikator, pengemudi daring, dan konsumen atau masyarakat.

"Jika tarif pemerintah akan menentukan yang terbaik, dan saya berkonsentrasi mereka (pengemudi ojek online) mendapat penghasilan bagus," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).

Budi menjelaskan, ada perbedaan pendapat antara aplikator dan pengemudi ojek online mengenai penentuan tarif per KM. Karena itu pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk menentukan tarif.

"Memang, saat ini ada dua kutub, kutub aplikator dan kutub driver itu sendiri, jika aplikator ingin 1.600. Padahal mereka (driver) meminta 3000 ini jauh, oleh karena itu saya mencari harga menengah di antara mereka sehingga bahwa mereka dapat satu titik pertemuan dan ini terkait dengan konsumen, "tambah Menteri Perhubungan.

Penentuan tarif Ojol ini juga harus dikaitkan dengan konsumen. Ini untuk menjaga konsumen agar tidak melarikan diri karena tarifnya terlalu tinggi, itu akan mempengaruhi pendapatan pengemudi ojek online.

"Ini berarti bahwa jika tarifnya digandakan, mereka khawatir konsumen mereka akan turun. Tapi kami ingin ini dibahas dengan benar, diskusikan dengan ojek online dengan aplikator untuk mendapatkan angka yang baik," jelas Menteri Perhubungan.

Saat ini pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penentuan harga dua kali lipat ongkos ojek online. Pemerintah akan terus mengadakan diskusi untuk menentukan tingkat terbaik untuk semua pihak.

Penentuan tarif ini adalah salah satu poin yang ditemukan dalam aturan ojek sepeda motor online yang telah dilengkapi dengan melakukan tes publik. Sebelumnya, Direktorat Perhubungan Darat telah melakukan tes publik di 5 kota, seperti Medan, Bandung, Semarang, Balikpapan dan Makassar pada Februari 2019.[Go/Res]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to top