Jual Velg Mobil Murah

GARDUOTO – Setelah menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kementerian Perhubungan akan meninjau rencana pembentukan Badan Otoritas Jabodetabek sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (29/1) di Jakarta.

"Ide bagus dari Presiden, dan dia menugaskan Wakil Presiden untuk mengoordinasikan ini. Kita akan bersama dalam satu minggu untuk meninjau apa yang perlu disiapkan," jelas Menteri Perhubungan Budi

Menteri Perhubungan mengatakan bahwa ia sangat mendukung langkah-langkah Presiden Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Untuk membentuk institusi yang memiliki otoritas untuk mengatasi masalah kemacetan di Jabodetabek.

Penyebabnya bukan hanya faktor teknis transportasi, tetapi juga melibatkan faktor lain. Seperti perencanaan tata ruang kota, permukiman, kebijakan yang ada di setiap pemerintah daerah dan sebagainya.

Badan Otoritas Jabodetabek memiliki otoritas lebih dari Badan Manajemen Transportasi Jabodetabek yang didirikan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2016.

Namun, Menteri Perhubungan mengatakan bahwa ia tidak dapat memutuskan apakah institusi tersebut nantinya akan bergabung dengan BPTJ dan siapa yang akan menjadi sektor utama.

"Presiden mengarahkan kita agar Pemerintah Provinsi DKI akan memimpin, sehingga kita bisa mengatur tempat lain," katanya.

Menteri Perhubungan mengungkapkan alasan untuk memilih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena Pemerintah Provinsi DKI dianggap memiliki anggaran yang cukup besar. Dan kepentingannya adalah untuk mengatur secara rinci tata kelola sistem transportasi massal di wilayah tersebut, termasuk kemungkinan operasi bersama dengan salah satu operator moda transportasi.

Budi menjelaskan, beberapa hal akan ditinjau dan dievaluasi dalam rencana pembentukan Badan Otoritas Jabodetabek. Antara lain, evaluasi sistem regulator, koordinasi antar Pemerintah Daerah, Kolaborasi.

Selain itu, operasi bersama layanan transportasi antara operator transportasi seperti: PT KAI, MRT, LRT dengan Pemerintah Daerah dan sebagainya.

"Tujuannya sangat baik, yaitu untuk menangani kemacetan dan meningkatkan layanan transportasi massal di Jabodetabek," pungkas Menteri Perhubungan.[Go/Res]

Leave a Reply