Jual Velg Mobil Murah

GARDUOTO – Setelah meninjau titik-titik kemacetan di Jabodetabek. Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin rapat. Diskusikan penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Wakil Presiden, pertemuan tersebut membahas penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek. Tidak hanya transportasi harus diselesaikan, tetapi rencana kota seperti permukiman, di mana daerah saat ini dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain untuk terkonsentrasi.

"Jadi karena ada begitu banyak moda transportasi ada kereta, ada komuter, ada LRT. Ada Bus, ada Bus, ada Busway bagaimana cara menyinkronkannya dalam satu operasi," kata Wapres.

Namun Wapres mengingatkan bahwa saat ini MRT masih dalam proses, maka LRT juga sedang dalam proses, tetapi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) harus diselesaikan terlebih dahulu di masing-masing daerah, sehingga ada sinkronisasi, bisa jadi satu.

"Nanti, akan ada kewenangan, maka masing-masing gubernur akan ada di sana, wewenang untuk menyelesaikannya. Sekarang ada kewenangan juga, tetapi kita harus meningkatkan kemampuannya," jelas Wapres.

Untuk mengintegrasikan sistem transportasi Jabodetabek, menurut Wakil Presiden, keseluruhan anggaran mencapai Rp. 600 triliun, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Dana itu, lanjut wakil presiden, untuk masa investasi 10 tahun

Badan Otoritas, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, akan mengoordinasikan bagaimana mode koneksi antara Jakarta dan Bekasi, dengan Tangerang. Bagaimana Jakarta mendorong orang untuk menggunakan transportasi umum jika dulu 49% sekarang 19%.

"Di masa lalu orang masih tergantung di bus tua karena 49%. Karena sekarang semuanya baru saja turun karena begitu banyak mobil pribadi dan jalan semakin baik, jalan semakin baik, jembatan semakin baik, mobil pribadi semakin lebih murah sehingga orang akan cenderung menggunakan mobil pribadi. Sekarang kita harus kembali menggunakan lebih banyak angkutan umum tetapi harus memiliki kualitas yang lebih baik, "kata Wakil Presiden.

Untuk mendorong masyarakat naik angkutan umum, pemerintah akan mendorong insentif dengan cara parkir dilarang, atau diterapkan pada sistem jalan berbayar atau Earning Road Price (ERP).

Hadir dalam pertemuan tersebut termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.[Go/Res]

Leave a Reply