Jual Velg Mobil Murah

GARDUOTO – Korps Lalu Lintas Kepolisian Nasional mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang berjudul Pendaftaran dan Identifikasi Operasi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai pada 2019.

Forum tersebut diadakan di lantai 4 Gedung Polri NTMC, Jalan MT Haryono No.37-38, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Hadir sebagai pembicara tamu, Direktur Jenderal Lalu Lintas Kepolisian Nasional Brigadir Jenderal Pol. Drs. Halim Pagarra, M.M., Pakar Hukum UGM Prof. Nurhasan Ismail SH, MSi dan Kepala SPLL Dishub Susilo Dewanto.

Diskusi kali ini adalah membahas salah satu syarat agar kendaraan bermotor bisa mengemudi di jalan raya, yaitu dengan mengantongi izin atau didaftarkan oleh polisi. Bentuknya bisa dalam bentuk Nomor Kendaraan (STNK) atau plat nomor.

Selain kendaraan bermesin konvensional, mobil atau motor bahan bakar alternatif seperti hibrida untuk listrik juga harus memenuhi persyaratan ini.

Direktur Lalu Lintas Polisi Nasional Identifikasi Polisi (Bupati) Brig. Pol. Halim Pagarra mengatakan bahwa ketika mendaftar, harus menyertakan SUT, SRUT, Faktur, dan mengisi formulir seperti identifikasi.

"Acuannya masih mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nasional (Perkap) atau Peraturan Polisi No.5 tahun 2012," kata Halim.

Rujukan ke Perkap No.5 tahun 2012, Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa BPKB adalah dokumen yang memberikan legitimasi terhadap kepemilikan kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Nasional dan berisi identitas Ranmot dan pemilik yang berlaku selama Ranmor tidak ditransfer .

"Sementara paragraf 9 menjelaskan bahwa STNK juga merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi operasi surat kekuatan atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh Kepolisian Nasional, yang berisi identitas pemilik, identitas partai dan masa berlaku termasuk ratifikasinya. "

Selain itu, Halim Paggara juga mengatakan, tentang konsep alternatif pemberian karakteristik khusus untuk alokasi khusus KBL, ada 5 angka, dan warna khusus adalah satu putih.

"Ada konsep alternatif pemberian karakteristik khusus untuk alokasi khusus KBL, yaitu angka ada 5, dan warna khusus putih," kata Halim.

Hal ini disetujui oleh Prof Ahli Hukum Nurhasan Ismail bahwa mengenai penandaan kendaraan berbasis listrik sebagai elemen diferensiasi lalu lintas dapat disepakati oleh pihak-pihak terkait.

Kemudian dengan berakhirnya forum diskusi kali ini semua hal yang dibahas masih perlu ditinjau, untuk dapat sampai pada keputusan akhir yang berlaku untuk kendaraan listrik.[Go/Ags]

Leave a Reply