Jual Velg Mobil Murah

JAKARTA— Truk yang mengangkut barang dengan ukuran bak dan kelebihan muatan sengaja dibuat secara berlebihan atau sering dikenal sebagai over dimensional over loading (ODOL) dan jalan umum yang tidak layak jalan sering menjadi pemicu kecelakaan mematikan. Namun sayang kendaraan seperti ini, masih banyak roaming.

Agar tetap bebas aspal di jalan, banyak operator mobil angkutan kurang bertanggung jawab dengan memanipulasi buku uji berkala (KIR). Salah satunya seperti kasus yang baru-baru ini dilaporkan. Polisi Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta Utara) pernah menyatakan bahwa mereka berhasil mengungkap sindikat pemalsuan buku tes KIR beberapa bulan yang lalu.

Pengungkapan kasus itu dimulai dengan penangkapan seorang sopir truk yang tertangkap membawa buku uji KIR palsu. Secara kasat mata, buku ini terlihat seperti aslinya. Namun, setelah diperiksa oleh tim ahli dari Departemen Transportasi setempat, buku tes terbukti palsu. Buang Turasno, Kepala Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan bahwa saat ini praktik seperti itu sering ditemukan karena distribusi buku tes yang tidak terkendali.

"Karena sifatnya fisik, bisa jadi buku jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pemalsuan sering terjadi, baik buku uji maupun data di dalamnya. Bahkan ada jenis kendaraan yang tercantum di dalamnya yang tidak cocok dengan tipe kendaraan yang sebenarnya ketika diperiksa, "katanya di Jakarta pada 5 November 2019 seperti dikutip Kompas.

Biru, bukti lulus uji kendaraan

Namun menurut Buang Turasno, di masa depan praktik ini diharapkan tidak lagi terjadi karena saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedang berinovasi untuk mendigitalkan buku uji KIR menjadi Bukti Uji Lulus Elektronik (BIRU). Bukti lulus tes KIR tidak lagi dalam bentuk buku tetapi dua sertifikat lulus tes, dua stiker hologram dengan QR Code yang melekat pada kaca depan kendaraan dan satu Kartu Cerdas dengan teknologi NFC.

Data seperti identitas kendaraan, foto fisik kendaraan dari empat sisi, hingga data dari hasil pengujian berkala dapat diakses baik dengan koneksi internet atau tidak. Petugas hanya perlu memindai Kode QR pada stiker hologram yang ditempelkan pada kendaraan atau memasang kartu pintar ke telepon pintar yang sudah memiliki fitur NFC. BLUe diluncurkan secara nasional oleh Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Namun sebenarnya sejak awal tahun ini BLUe sudah mulai digunakan di sejumlah Kendaraan Periodik Kabupaten dan Kota (UPUBKB) Unit Tes Pelaksana yang telah terakreditasi B. BLUe pertama kali dilaksanakan oleh UPUBKB Banyumas (Jawa Tengah), bertepatan dengan peresmian Periode Mal Layanan Publik. Kemudian, implementasi BLUe diperluas ke UPUBKB di kabupaten dan kota lain.

"Saat ini sebenarnya sudah diterapkan di tujuh provinsi dan 38 kabupaten kota. Bahkan banyak kabupaten dan kota memiliki sistem terintegrasi tetapi masih perlu penyesuaian dalam peraturan daerah," kata Buang.

Manipulasi atau pemalsuan identitas kendaraan atau hasil tes berkala akan sulit dilakukan dengan penggunaan BLUe. Ini karena semua data disimpan dalam bentuk digital. Data juga terintegrasi dengan jembatan timbang dan terhubung secara nasional. Jadi ketika kendaraan dari luar area memasuki jembatan timbang, identitas kendaraan dan data uji berkala masih dapat diakses.

Selain dapat meminimalkan kesenjangan elemen untuk memanipulasi hasil pengujian berkala, BLUe juga memberikan manfaat lain. Pertama, efisiensi biaya. Satu paket BLUe yang terdiri dari sertifikat, stiker hologram, dan Kartu Cerdas yang berlaku selama satu tahun dapat diperoleh hanya dengan Rp. 25 ribu. Pembayaran dapat dilakukan lebih praktis dan tanpa uang tunai melalui bank BUMD atau bank persepsi bekerja sama dengan Badan Transportasi daerah setempat.

Pengesahannya tidak membutuhkan birokrasi yang panjang karena tanda tangan resmi dilampirkan dalam format digital. Jika ada perubahan resmi yang disahkan dalam ratifikasi, pembaruan data juga dapat segera dilakukan sehingga setiap bukti yang lulus uji berkala lebih valid. Dengan demikian kualitas layanan di setiap UPUBKB yang telah menerapkan Kartu Smart telah meningkat. Publik tidak akan ragu untuk melakukan tes berkala dengan prosedur resmi. Praktik perantara juga dapat diberantas.

Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengujian retribusi kendaraan berkala juga meningkat. "Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang telah menerapkannya merasa lebih nyaman. Ada kesaksian dari Kepala Desa Ponorogo yang mengatakan PAD telah meningkat. Selain itu, banyak pemerintah kota dan kabupaten mendukungnya karena saat ini banyak daerah sedang ditransformasi secara intensif. ke kota-kota pintar, "kata Buang.

Sedangkan keuntungan bagi pemilik kendaraan, lanjut Buang Turasno, adalah kepastian biaya, waktu, dan hasil pengujian. "Kami juga mengukur indeks kepuasan masyarakat. Dengan membayar retribusi mereka lebih mudah diyakinkan oleh hasil tes. Ini karena setiap UPUBKB harus memiliki alat yang dikalibrasi dan terakreditasi," katanya.

Saat ini UPUBKB yang telah menggunakan BLUe dalam bentuk kartu pintar sebagian besar berada di Pulau Jawa. Selain di Banyumas, UPUBKB di Purwokerto, Boyolali, Ponorogo dan DKI Jakarta. Sementara di luar Jawa, BLUe hanya digunakan oleh UPUBKB dari Kabupaten Landak, Kota Singkawang, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Barat, dan UPUBKB dari Kota Lampung. Sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis di kantor-kantor Departemen Perhubungan di seluruh Indonesia terus digelar untuk mendorong percepatan implementasi BLUe sebagai bukti lulus ujian berkala.

"Target kami, sementara hingga akhir tahun ini, dari 468 UPUBKB, sebanyak 250 unit yang menerapkan Smart Card adalah baik. Nantinya kabupaten dan kota yang belum dapat menguji kendaraan di daerah tetangga yang telah menerapkan kartu pintar. Ini karena itu tergantung pada kesiapan teknologi dan anggaran daerah, "kata Buang.

Di masa depan, Smart Card juga akan dikembangkan menjadi instrumen pembayaran untuk pengujian berkala dan pembayaran tol, seperti kartu uang elektronik. Selain itu, diharapkan bahwa data yang terkandung pada Kartu Cerdas dapat dihubungkan ke sistem untuk mengajukan izin operasional untuk kendaraan transportasi atau kendaraan umum. "Saat ini kami masih fokus dulu pada sosialisasi yang diprioritaskan untuk agen transportasi. Tujuannya agar setiap kepala dinas memahami aturan terlebih dahulu. Setelah itu sosialisasi secara bertahap akan diperluas ke masyarakat umum," katanya. (*)

Leave a Reply