Jual Velg Mobil Murah

JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang keselamatan lalu lintas di Indonesia Traffic Watch (ITW) mengusulkan bahwa masalah keselamatan lalu lintas menjadi perhatian khusus bagi anggota parlemen. Ini khusus untuk semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

ITW menyerukan kepada DPR dan DPD Republik Indonesia (RI) untuk membentuk kelompok yang menyukai ketertiban lalu lintas dan keamanan di daerah pemilihan mereka masing-masing.

"ITW mengharapkan anggota DPR dan DPD untuk periode 2019-2024 untuk mengambil peran aktif dalam membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat di setiap wilayah," kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, seperti dikutip oleh Antara pada Minggu 8 September 2019.

Menurutnya, kekacauan, kemacetan lalu lintas, pelanggaran terhadap kecelakaan adalah potret nyata dari kondisi lalu lintas harian. Deskripsi lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan terjadi di hampir semua kota di Indonesia.

Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi telah mengganggu kegiatan masyarakat. "Bahkan setiap hari, puluhan korban kecelakaan mati sia-sia di jalan raya," katanya.

Menurut Siahaan, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Kepolisian belum menjadi solusi yang efektif, bahkan belum berdampak signifikan pada upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran arus lalu lintas. ITW memastikan bahwa pemicu utama untuk berbagai masalah lalu lintas adalah rendahnya kesadaran akan lalu lintas yang tertib di antara orang-orang.

"Kemudian diikuti oleh penegakan hukum yang kurang optimal dan tidak tersedianya angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh pelosok tanah air, serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol," katanya.

Siahaan mengusulkan agar semua perwakilan rakyat melakukan sosialisasi kepada konstituen mereka di wilayah tersebut selama masa liburan (reses). Pembentukan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap lalu lintas diharapkan menjadi perwakilan pemerintah di masyarakat dalam memberikan pemahaman dan kesadaran yang baik tentang lalu lintas.

ITW meyakini, jika kesadaran lalu lintas dan kesadaran publik telah berkembang menjadikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Mewujudkan keamanan, keamanan pesanan, dan lalu lintas yang lancar (Kamseltibcarlantas) adalah tanggung jawab pemerintah, terutama Kepolisian Nasional. "Tetapi partisipasi anggota DPR dan DPD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesadaran tertib di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, kondisi arus lalu lintas di sejumlah kota besar di Indonesia, terutama ibu kota dan sekitarnya berada dalam kondisi darurat yang membutuhkan perhatian semua pihak. (*)

Leave a Reply