• No products in the cart.
View Cart
Subtotal: £0.00

Latest News

Ingin seperti Singapura, RI akan membatasi usia kendaraan bermotor – GAIKINDO

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) berencana untuk membatasi usia kendaraan bermotor, termasuk mobil. Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi. Menurutnya, langkah itu merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan di perkotaan. Jika ini terwujud, Indonesia akan mengikuti Singapura, yang telah menerapkan kebijakan pembatasan usia kendaraan.

"Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, kami mulai membahas pembatasan usia properti dan juga pembatasan kendaraan yang digunakan masyarakat dengan berbagai jenis manajemen," kata Budi Setiyadi seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu 26 Juni. , 2019.

Budi mengatakan, selama ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur batasan usia kendaraan. Ini berdampak pada pertumbuhan tinggi jumlah kendaraan. "Undang-undang 22 tahun 2009 tidak mengakui batasan usia kendaraan selama berapa tahun, sehingga pertumbuhan kendaraan sangat cepat. Dalam satu tahun, jumlah mobil mencapai lebih dari satu juta unit, bukan roda dua, dan seterusnya, "katanya.

Mengenai usia kendaraan, yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terbatas pada kendaraan yang digunakan sebagai transportasi umum. Pembatasan kendaraan pribadi sebenarnya diusulkan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang, tetapi pada akhirnya tidak disetujui dalam ratifikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2009. Di masa depan, Budi Setiyadi melihat perlunya aturan mengenai hal ini. . Sejumlah kebijakan di negara lain dapat digunakan sebagai referensi.

"Jika kita memperhatikan di Indonesia, tidak seperti mengatakan di Singapura bahwa ada batasan usia kendaraan, atau pembatasan kendaraan yang digunakan oleh masyarakat karena biaya tinggi," katanya.

Dia mencontohkan, di Singapura tidak hanya mengatur usia kendaraan, tetapi juga membatasi manajemen. Setiap warga negara yang memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi, dibebani dengan berbagai biaya, baik pajak dan retribusi yang sangat tinggi kepada pemerintah. "Misalnya, di negara lain, jika parkir di pusat kota pusat, maka biayanya akan lebih besar. Dengan biaya parkir yang besar, masyarakat akan mengurangi kendaraan pribadi," kata Budi.

Sejauh ini, sistem pembatasan kendaraan yang ada di Indonesia hanya ada di DKI Jakarta. Itu juga masih menggunakan sistem genap ganjil.

Badan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dari Kementerian Perhubungan bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih membuat konsep harga jalan elektronik (ERP). Nantinya, ERP ini akan berlaku untuk sejumlah ruas jalan utama di DKI Jakarta. "Pada akhirnya kami ingin mengurangi selain kemacetan, ini juga tentang kecelakaan." Kami ingin mengajak masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke sepeda motor atau mobil ke kekuatan umum, "kata Budi Setiyadi.

Singapura, selain membatasi usia mobil, juga memberikan beberapa persyaratan ketat bagi pemilik mobil. Misalnya, pemilik mobil harus memiliki garasi, suatu kondisi yang saat ini sedang dicoba dibuat oleh Pemerintah Kota Depok (Jawa Barat). Perlunya memiliki garasi dilihat oleh Pemerintah Kota Depok sebagai cara untuk menghentikan meningkatnya jumlah mobil yang diparkir di tempat umum, sehingga membuat orang kehilangan ruang sosial mereka. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to top