• No products in the cart.
View Cart
Subtotal: £0.00

Latest News

Industri Otomotif dan Mebel Menanggapi Pajak Super-Pengurangan – GAIKINDO

JAKARTA— Kehadiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019 dan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang diterbitkan pada awal Juli 2019 telah menarik berbagai tanggapan dari pelaku industri. Kebijakan ini menyediakan fasilitas untuk mengurangi pajak penghasilan atau pajak super-pengurangan untuk agen pembayar pajak (WP) yang melakukan kegiatan kejuruan.

General Manager Eksekutif PT Toyota Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, Toyota menyambut baik adanya kebijakan tersebut. "Kami menyambut baik termasuk potensi fasilitas yang ada, tetapi yang utama adalah konsistensi untuk tumbuh dan berkembang bersama," kata Fransiscus seperti dikutip oleh Kontan.co.id, awal September 2019.

Menurutnya, salah satu harapan besar adalah keterlibatan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang siap bekerja di industri yang terkait dengan industri Toyota. Demi mengupayakan pengembangan kejuruan, Fransiscus mengungkapkan bahwa sejauh ini Toyota memiliki program pelatihan yang disebut Program Pendidikan Teknis Toyota (TTEP).

Program yang menargetkan siswa Sekolah Vokasi telah diimplementasikan di 62 Sekolah Vokasi di seluruh Indonesia. "Sudah dimulai sejak 1991, ini bukan hanya soal kurikulum meski melalui praktik," kata Fransiscus.

Sejumlah upaya ini disebut sebagai strategi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap untuk pengembangan industri. Sayangnya, Fransiscus enggan mengungkapkan jumlah dana yang dialokasikan oleh perusahaan untuk bidang kejuruan serta penelitian dan pengembangan.

Tanggapan berbeda datang dari industri mebel. Direktur Keuangan PT Integra Indocabinet Tbk Wang Sutrisno menilai apa yang dilakukan tidak menggigit. "Ini langkah yang baik tetapi tidak benar-benar menargetkan akar masalahnya," kata Wang.

Wang percaya bahwa kebijakan ini tidak akan berpengaruh terutama pada kinerja perusahaan. Dia mencontohkan, niat pemerintah untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dan membebaskan kewajiban mengurus SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) juga bukan solusi yang memiliki dampak besar. "Itu akan memiliki dampak lebih besar pada arus kas dan karena kami adalah eksportir dengan pembeli besar, mereka tentu membutuhkan legalitas produk kami," kata Wang.

Lebih lanjut ia menyebutkan, sejumlah perusahaan lokal yang melakukan kegiatan ekspor mengharapkan iklim investasi yang positif. Misalnya dengan tidak membatasi bahan baku impor yang dibutuhkan untuk ekspor.

Menurutnya, impor bahan baku sudah dilakukan karena industri dalam negeri belum mampu memenuhi kualitas yang disyaratkan. Jika kebutuhan ini dapat dipenuhi dari dalam negeri, Wang menjamin bahwa perusahaan furnitur akan lebih memilih untuk menyerap produksi dalam negeri.

Sayangnya, perbedaan besar dalam kualitas, terutama pada komponen-komponen penting, disebut Wang sebagai alasan mengapa sejumlah perusahaan furnitur lebih suka mengimpor bahan baku. "Pemerintah harus benar-benar memilah kebijakan yang efektif dan mengarahkan ke target," kata Wang.

Bahkan Wang percaya bahwa pemerintah hanya meniru apa yang dilakukan negara lain. Satu hal yang tak kalah penting baginya adalah tata kelola industri dari hulu ke hilir. Ini dianggap semakin mendorong industri. "Koordinasi ini belum terlihat, mengenai PMK, magang dan pengembangan kejuruan, kami lakukan, tetapi kami tidak menghabiskan banyak untuk program ini," kata Wang.

Menurutnya, ini tidak serta merta mendorong pemain industri untuk berbondong-bondong melakukan pengembangan kejuruan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to top