Jual Velg Mobil Murah

JAKARTA— Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO) mengusulkan kepada pemerintah agar stasiun pengisian listrik umum (SPLU) untuk mobil listrik akan dirilis untuk manajemen swasta. Tujuannya agar pemerintah tidak dibebani secara finansial untuk menyediakan infrastruktur pengisian listrik untuk mobil listrik.

Ketua GAIKINDO I Jongkie D Sugiarto mengatakan pihak swasta seperti pengembang hotel, mal, dan layanan parkir dapat mengembangkan bisnis pengisian daya listrik. Pemerintah dalam hal ini dapat membuat peraturan yang mengharuskan mereka menyediakan pengisi daya. Dia mencontohkan, pemerintah bisa mewajibkan pemilik tempat parkir minimal 1.000 meter persegi menyediakan SPLU. "Bagi mereka, mereka juga dapat melakukan promosi, karena ada pengisian daya listrik," kata Jongkie seperti dikutip dari Katadata di Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

Jongkie percaya metode ini akan efektif dalam menyediakan infrastruktur untuk mendukung kendaraan listrik. Apalagi menurut perhitungannya, investasi yang dibutuhkan hanya Rp. 15 juta hingga Rp. 20 juta per unit pengisi daya. "Pemerintah mungkin memberikan insentif seperti pembebasan bea masuk (komponen)," katanya.

Mengenai kemajuan pengembangan kendaraan bermotor listrik, Jongkie mengaku menunggu sejumlah hal. Ini termasuk peraturan presiden (Perpres), infrastruktur, hingga tarif pajak. Masalah pajak ini penting karena pemegang merek sedang menunggu jumlah untuk mengukur harga jual wajar kendaraan. "Jika mungkin (tarif pajak) seperti di Malaysia maka orang ingin membeli mobil listrik karena mereka lebih murah," katanya.

Salah satu insentif fiskal yang akan diberikan melalui Peraturan Presiden tentang Kendaraan Listrik adalah penghapusan bea impor atau pengenaan tarif nol persen pada impor kendaraan listrik. Insentif lain adalah pengurangan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa PPnBM untuk kendaraan listrik sekitar 50 persen lebih rendah dari kendaraan biasa. Ini akan membuat harga mobil listrik lebih murah daripada mobil berbahan bakar minyak.

Akibatnya, dengan harga jual mobil listrik yang terjangkau, masyarakat mampu membeli mobil listrik. Selama ini, salah satu kendala yang dialami mobil listrik adalah harga yang dianggap 30 persen lebih mahal dari mobil konvensional. "Jadi pada dasarnya beberapa kategori mobil listrik akan diberikan insentif dalam bentuk perbedaan pajak, yaitu PPnBM," kata Sri Mulyani.

Pemerintah menargetkan produksi mobil listrik pada 2025 mencapai 20 persen dari produksi mobil nasional atau sekitar 400 ribu unit. Saat ini ada sejumlah perusahaan otomotif global yang mengklaim berinvestasi dalam produksi kendaraan listrik, termasuk Hyundai (Korea Selatan) dan Volkswagen (VW) dari Jerman. (*)

Leave a Reply