Jual Velg Mobil Murah

GARDUOTO – Pembersihan yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir di beberapa BUMN diperkirakan akan terus berlanjut.

Kali ini "pembersihan" perlu segera dilakukan oleh Menteri BUMN di perusahaan pengelola jalan tol. Ini sebagai tindak lanjut dari sikap Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Desi Arryani, yang belum memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiga kali sehubungan dengan dugaan kasus kerja fiktif. korupsi di 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian dikatakan oleh Sabda Pranawa Djati, sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam pernyataan pers tertulisnya (07/01).

Firman meminta Menteri BUMN untuk terus bersikap tegas dengan direktur dan manajemen BUMN yang sewenang-wenang dalam mengelola perusahaan dan tidak tunduk pada hukum yang berlaku.

Termasuk yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini, Sabda juga mengutuk tindakan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero), yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, terhadap Mirah Sumirat sebagai Presiden Direktur. Serikat Pekerja PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ).

"Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 'dicekik' oleh Direksi PT JLJ dalam proses PHK terhadap Keputusan Presiden JLJ. Apa ini? Apa yang ditakuti oleh Direksi PT JLJ, sehingga "benar-benar ngotot" untuk segera memecat pemimpin serikat secara sepihak tanpa prosedur hukum? "tanya Sabda.

ASPEK Indonesia mencurigai bahwa Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ "frustrasi" dengan tindakan Mirah Sumirat selama ini dalam memperjuangkan pekerja & # 39; hak di PT JLJ dan perusahaan jalan tol lainnya. Jadi & # 39; bersikeras & # 39; untuk melakukan PHK dengan menabrak UU Perburuhan dan PKB yang berlaku.

Sehubungan dengan pemberhentian Mirah Sumirat, ASPEK Indonesia, bersama dengan KSPI dan berbagai organisasi serikat pekerja, akan mengambil tindakan. Di kantor pusat PT JLJ di Jati Asih Bekasi.

Secara terpisah, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan dukungan bagi Mirah Sumirat.

Sejalan dengan penjelasan Firman, Said Iqbal menilai bahwa pemutusan Mirah bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

Penting untuk diketahui, Mirah Sumirat saat ini menjabat sebagai Presiden ASPEK Indonesia, Inspektur Jamkes Watch KSPI dan juga Presiden Komite Wanita Asia Pasifik UNI, dan menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional untuk periode 2017-2019.

"Kami akan mengambil tindakan di Kantor Pusat JLJ PT pada hari Kamis, 9 Januari 2020 yang melibatkan ribuan pekerja," kata Iqbal.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, pekerja juga berencana untuk mengambil tindakan ke Kantor Pusat Jasa Marga pada 20 Januari 2020.[Go/Res]

Tuntutan yang ingin disampaikan dalam tindakan ini adalah:

1. Mencabut Keputusan Direksi JLJ No. 119 / KPTS-JLJ / IV / 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan mempekerjakan kembali Mirah Sumirat, SE.

2. Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku, sebagai konsekuensinya dan memprioritaskan pertimbangan untuk konsensus.

3. Jaminan hak untuk kebebasan berserikat tanpa intimidasi kepada anggota dan pekerja PT JLJ.

Leave a Reply