Latest News

Banyak Pekerjaan Rumah Harus Ditingkatkan oleh Pemerintah Baru Indonesia – GAIKINDO

JAKARTA – Pemain industri di negara ini merasa perlu untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah Indonesia yang baru di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden -Mufr Amin dari 20 hingga 2024. Ketua Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO) Jongkie D Sugiarto mengatakan Pemerintah Joko Widodo adalah untuk mengevaluasi kebijakan dalam industri otomotif. Sebab, menurutnya, masih banyak kebijakan yang menghambat perkembangan industri otomotif.

Selain itu, industri yang menjadi andalan nasional ini juga perlu didukung oleh kebijakan yang dapat memajukan manufaktur otomotif di dalam negeri, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ekspor. Ekspor penuh kendaraan mobil selama Januari-April 2019 meningkat 16,2 persen dibandingkan tahun lalu, yang menjadi 90.236 unit dari 77.637 unit. "Masih ada banyak pekerjaan rumah, misalnya regulasi mengenai mobil listrik dan mobil hybrid," kata Jongki, dikutip dari Kantor Berita Nasional Antara (LKBN), Sabtu, 29 Juni 2019.

Jongki berharap peraturan itu dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan, sehingga industri otomotif nasional lebih maju dan kompetitif. Dalam hal ini, peraturan presiden (Perpres) tentang program akselerasi untuk pengembangan kendaraan listrik sedang jatuh tempo. Untuk mempercepatnya, pemerintah sedang mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur insentif fiskal sehingga para pemain industri otomotif diartikulasikan untuk investasi. Perpres sebagai payung hukum sedang dirumuskan terutama mengenai persyaratan yang akan menggunakan fasilitas insentif.

Dalam upaya meningkatkan ekspor, Jongki mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia perlu peka terhadap perkembangan pasar global yang terjadi, sehingga dapat memutuskan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan ekspor produk otomotif. Berbagai upaya ini diyakini akan menciptakan industri otomotif yang kompetitif di kawasan ini, bahkan secara global. Industri lain yang selalu mendukung ekonomi adalah industri makanan dan minuman.

Senada dengan GAIKINDO, Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) melalui Adhi S Lukman mengatakan bahwa pemerintah yang terpilih perlu mengevaluasi kebijakan yang menghambat dan memiliki biaya tinggi. "Ini agar pemerintah fokus pada penguatan industri dan peningkatan daya saing untuk penetrasi pasar global," kata Adhi.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk menciptakan kepastian bisnis, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan di dunia bisnis. Dunia bisnis mengklaim telah memahami berbagai kebijakan yang telah berjalan dengan baik dan yang belum diimplementasikan. Dalam hal ini, Kadin telah menyampaikan masukannya kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam berbagai hal, termasuk tenaga kerja dan perpajakan.

Saat ini, pemerintah dan dunia usaha mencoba menggambarkan implementasi kebijakan yang telah dibuat. "Jadi, kita lihat regulasi, kebijakan yang kadang sudah bagus, tapi implementasinya sulit. Lalu, perizinan pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan. Yang penting implementasinya," kata Shinta.

Sementara itu, dalam mengatasi defisit neraca perdagangan, Shinta mengatakan bahwa Indonesia perlu melihat kondisi ekonomi global yang saat ini sedang mengalami penurunan. "Faktor-faktor eksternal ini memainkan peran penting. Ada penurunan ekspor, sementara kita masih tergantung pada impor, itu memang sulit," katanya.

Namun demikian, Shinta setuju untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diluncurkan oleh Jokowi untuk meningkatkan daya saing Indonesia. "Pengembangan SDM memang tepat dan menjadi kunci utama. Karena tanpa meningkatkan produktivitas SDM, kita akan kesulitan bersaing," katanya.

Mengenai tim ekonomi Jokowi di era pemerintahan kedua, Kadin berharap tim tersebut akan menjadi profesional di bidangnya dan memahami situasi lapangan. "Tapi, faktor utamanya adalah koordinasi dan implementasi," kata Shinta.

Sektor industri manufaktur merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini tercermin dari kontribusi industri manufaktur dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan sektor lainnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diluncurkan, PDB sektor industri 2018 mencapai Rp 2.947,3 triliun atau berkontribusi 19,82 persen terhadap PDB nasional Rp14.837 triliun. Manufaktur juga memberikan kontribusi ekonomi yang besar dalam transformasi struktur ekonomi nasional dari sektor pertanian ke industri. Untuk alasan ini, penting untuk menjaga industri manufaktur dalam negeri dapat tumbuh dengan baik dan lancar tanpa kebijakan yang menghalangi, yang merupakan harapan bagi industri. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to top