Bulan: Januari 2019

Ingin Mengemudi Yang Aman Saat Hujan, Perhatikan Hal-Hal Berikut

GARDUOTO – Hujan deras di Jakarta dan sekitarnya membuat pengendara sepeda motor waspada. Seperti pepatah menyediakan payung sebelum hujan, pengendara sepeda motor juga perlu menyiapkan "payung" saat menghadapi musim hujan seperti sekarang.

"Payung" yang dimaksud di sini adalah persiapan agar Anda masih bisa bekerja atau bergerak di tengah musim hujan. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT. Asuransi Adira Dinamika (Asuransi Adira) Tanny Megah Lestari mengungkapkan bahwa ada tiga "payung" yang perlu disiapkan oleh pengemudi sebelum mengendarai sepeda motor di musim hujan.

Pertama, pengemudi harus memperhatikan kondisi kendaraan sebelum mengemudi. Tanny menjelaskan, pengendara harus mengecek kondisi kendaraan mulai dari kondisi ban, lampu dan mesin.

Selanjutnya, pengemudi juga harus memperhatikan kondisi tubuh. "Pengemudi harus dalam kondisi fit karena mengemudi dalam kondisi hujan membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian yang lebih tinggi daripada kondisi normal," katanya di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Lalu, hal yang tidak kalah penting untuk disiapkan oleh pengemudi adalah perlindungan asuransi. Alasannya, meski Anda sudah memeriksa kondisi kendaraan Anda dan menjaga kondisi tubuh Anda, risikonya bisa datang kapan saja. Apalagi di tengah musim hujan seperti sekarang, sehingga pengemudi harus memiliki perlindungan asuransi.

Menurut Tanny, Adira Insurance memiliki produk asuransi kendaraan bermotor yang disebut Autocillin. Produk ini memberikan perlindungan menyeluruh dari kecelakaan di jalan, kerusuhan, kerusuhan, hingga perlindungan bagi pengemudi dan penumpang kendaraan.

Pengemudi yang ingin mendapatkan perlindungan dari bencana alam dapat memperluas asuransi mereka dengan manfaat dari risiko bencana alam.

"Dengan perluasan bencana alam, pengendara dapat dijamin dari kerugian akibat bencana alam, termasuk hujan es, banjir, dan lainnya. Tanpa perluasan manfaat, itu tidak akan dijamin," katanya.[Go/Res]

Industri Mobil Menunggu Peraturan Pemerintah tentang Mobil Listrik – GAIKINDO

JAKARTA – Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO) mengatakan hampir semua merek yang bermain di Indonesia sedang menunggu detail aturan mobil listrik dari pemerintah. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang terus menyusun peraturan tentang mobil ramah lingkungan yang disebut-sebut sebagai peraturan kendaraan emisi rendah karbon (LCEV). Peraturan ini dalam bentuk Peraturan Presiden akan mencakup rincian insentif pajak untuk mobil hibrida dan mobil listrik.

Meskipun aturan tentang mobil listrik belum turun, beberapa produsen telah menyatakan minatnya untuk meluncurkan mobil hybrid dengan memanfaatkan aturan ini. Namun Jongkie D Sugiarto (Ketua GAIKINDO) mengungkapkan bahwa hampir semua merek menunggunya.

"Hampir semua merek memiliki kendaraan rendah karbon. Sekarang ada orang yang berani mengatakan, ada orang yang menunggu tarif terlebih dahulu. Jika sudah diumumkan, mereka akan mengandalkan tidak dapat melakukannya," katanya seperti dikutip. oleh Mobil123.com setelah paparan proyeksi pasar 2019, baru-baru ini di Jakarta.

Pabrikan yang telah menyatakan siap meluncurkan mobil ramah lingkungan yang dipersenjatai dengan insentif pajak adalah Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, BMW. Beberapa dari mereka bahkan menyebut model itu. Toyota menyiapkan hybrid C-HR, sedangkan juara Nissan adalah Note e-Power. Mitsubishi sudah cukup lama mengintip peluang untuk menghadirkan Outlander PHEV. Sementara Mercedes kemungkinan akan meluncurkan model EQ Power dari C-Class dan E-Class.

Pemerintah menginginkan merek yang memanfaatkan insentif mobil hibrida plus mobil listrik untuk merakit kendaraan ini di Indonesia dalam tiga hingga lima tahun sejak diluncurkan. Pemerintah telah menetapkan target kontribusi 20 persen dari mobil bahan bakar alternatif pada tahun 2025.

"Ini berarti 400 ribu unit jika penjualannya dua juta unit. Ini bukan target yang mudah kecuali tarif pajak diturunkan sehingga harganya terjangkau. Seperti di Malaysia. Mereka telah memberikannya sejak dua hingga tiga tahun lalu jika itu & # 39; tidak salah. Tarif diturunkan dan harganya bisa lebih murah daripada mesin pembakaran internal biasa, "katanya.

Menurut Jongkie, kehadiran mobil hibrida dan listrik penting bagi Indonesia karena dua alasan. Yang pertama adalah mengurangi impor bahan bakar minyak sebagai salah satu penyebab defisit neraca perdagangan. Yang kedua adalah mengurangi pencemaran lingkungan. "Kendaraan listrik hibrida plug-in ini (PHEC) hanya dapat mengkonsumsi satu liter untuk 75 kilometer. Jarak antara Jakarta – Bandung hanya membutuhkan tiga liter. Ini sangat ekonomis," kata Jongkie. (*)

Menteri Perhubungan: Badan Otoritas Jabodetabek akan segera ditinjau

GARDUOTO – Setelah menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kementerian Perhubungan akan meninjau rencana pembentukan Badan Otoritas Jabodetabek sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (29/1) di Jakarta.

"Ide bagus dari Presiden, dan dia menugaskan Wakil Presiden untuk mengoordinasikan ini. Kita akan bersama dalam satu minggu untuk meninjau apa yang perlu disiapkan," jelas Menteri Perhubungan Budi

Menteri Perhubungan mengatakan bahwa ia sangat mendukung langkah-langkah Presiden Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Untuk membentuk institusi yang memiliki otoritas untuk mengatasi masalah kemacetan di Jabodetabek.

Penyebabnya bukan hanya faktor teknis transportasi, tetapi juga melibatkan faktor lain. Seperti perencanaan tata ruang kota, permukiman, kebijakan yang ada di setiap pemerintah daerah dan sebagainya.

Badan Otoritas Jabodetabek memiliki otoritas lebih dari Badan Manajemen Transportasi Jabodetabek yang didirikan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2016.

Namun, Menteri Perhubungan mengatakan bahwa ia tidak dapat memutuskan apakah institusi tersebut nantinya akan bergabung dengan BPTJ dan siapa yang akan menjadi sektor utama.

"Presiden mengarahkan kita agar Pemerintah Provinsi DKI akan memimpin, sehingga kita bisa mengatur tempat lain," katanya.

Menteri Perhubungan mengungkapkan alasan untuk memilih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena Pemerintah Provinsi DKI dianggap memiliki anggaran yang cukup besar. Dan kepentingannya adalah untuk mengatur secara rinci tata kelola sistem transportasi massal di wilayah tersebut, termasuk kemungkinan operasi bersama dengan salah satu operator moda transportasi.

Budi menjelaskan, beberapa hal akan ditinjau dan dievaluasi dalam rencana pembentukan Badan Otoritas Jabodetabek. Antara lain, evaluasi sistem regulator, koordinasi antar Pemerintah Daerah, Kolaborasi.

Selain itu, operasi bersama layanan transportasi antara operator transportasi seperti: PT KAI, MRT, LRT dengan Pemerintah Daerah dan sebagainya.

"Tujuannya sangat baik, yaitu untuk menangani kemacetan dan meningkatkan layanan transportasi massal di Jabodetabek," pungkas Menteri Perhubungan.[Go/Res]

GAIKINDO Khawatir tentang Kemajuan Nol Persen Menjadi Jebakan bagi Konsumen – GAIKINDO

JAKARTA— Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO) mengingatkan kebijakan uang muka 'efek samping' (uang muka, DP) nol persen untuk pembelian mobil dengan mencicil. Ketua GAIKINDO I Jongkie D Sugiharto mengatakan bahwa dampak negatif pertama dari kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan kredit macet (NPL) atau kredit macet di leasing (perusahaan pembiayaan) dan bank.

"Kami juga memiliki kekhawatiran seperti GAIKINDO bahwa jika ini terjadi, kredit macet akan meningkat di perusahaan-perusahaan ini, akibatnya banyak mobil disita (konsumen dirugikan). Mobil bekas," kata Jongkie seperti dikutip CNN Indonesia pada pertengahan Januari 2019.

Dia mengatakan kemudahan pembayaran nol persen untuk pembelian mobil adalah "racun" yang berpotensi mengganggu pasar mobil baru tahun ini yang ditargetkan mencapai 1,1 juta unit. "Meningkatkan pasar (mobil baru) ya. Tapi akibatnya, itu bisa mengganggu penjualan mobil baru," katanya.

Angsuran mobil bermotor dan sepeda motor tanpa uang muka terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35 / POJK.05 / 2018, 27 Desember 2018. Dalam peraturan itu juga dinyatakan kondisi bagi perusahaan pembiayaan yang dapat menerapkan nol persen turun pembayaran. Berdasarkan aturan ini, perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing, NPF) bersih rendah atau sama dengan satu persen dapat menerapkan pembayaran uang muka untuk semua jenis, baik sepeda motor dan mobil, pada nol persen.

Namun demikian, Jongkie percaya bahwa ia percaya bahwa semua perusahaan pembiayaan harus berhati-hati dalam menanggapi penerbitan peraturan ini. "Di mana ada perusahaan leasing atau bank yang ingin bangkrut karena nol persen. Kami percaya perusahaan leasing tidak gegabah memberikan semua nol persen. Lihatlah penghasilannya dulu, bisa pasang atau tidak. Kalau tidak, DP akan seperti itu, "kata Jongkie.

Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebelumnya memperkirakan bahwa kebijakan angsuran kendaraan tanpa uang muka dapat meningkatkan NPL. NPL juga menyatakan bahwa YLKI dapat menghasilkan tingkat kemiskinan baru. "Karena menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pinjaman sepeda motor telah memicu kemiskinan, terutama rumah tangga miskin, karena banyak rumah tangga miskin terjebak dalam kredit buruk oleh sepeda motor mereka," kata Ketua YLKI Tulus Abadi. (*)

Ingin berkeliling Malaysia, beli Honda Vario sekarang

GARDUOTO – Bagi Anda pecinta sepeda motor Honda Vario, bersiaplah untuk membanjiri hadiah. Alasannya adalah sebagai bentuk apresiasi atas minat tinggi pecinta skuter negeri ini pada All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125. PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Daya Adicipta Motora (DAM ) memberi hadiah.

Hadiah berupa undian untuk pecinta sepeda motor Honda. Terutama mereka yang membeli All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 pada Januari-Maret 2019.

Pelanggan All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah undian. Dalam bentuk 10 paket wisata 3 hari 2 malam ke Kuala Lumpur. Serta 20 Paket Tour 3 Hari 2 Malam ke Bali.

Selain itu, bagi konsumen yang melakukan pembelian All New Honda Vario 125, mereka juga akan mendapatkan hadiah langsung untuk voucher e-money.

AHM dan DAM juga mengadakan promo Repeat Order dan Trade In dalam bentuk diskon sebesar Rp. 400.000 – untuk konsumen yang ingin memiliki All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150.

Program ini berlaku untuk pembelian berulang untuk konsumen yang sudah memiliki sepeda motor seri Honda BeAT. Honda Vario 110, Honda Vario 125 dan semua tipe Honda cub. Diskon juga dapat diperoleh untuk konsumen yang ingin menukar sepeda motor mereka.

Ini adalah bentuk kenyamanan yang disediakan oleh AHM sehingga orang dapat memiliki motor skuter tinggi yang banyak diminati sepanjang tahun lalu.

General Manager Penjualan Sepeda Motor, Pemasaran, & Logistik DAM, Lerri Gunawan mengatakan program ini merupakan apresiasi bagi konsumen yang telah setia menggunakan sepeda motor Honda.

Sejak diluncurkan di Indonesia, seri Honda Vario telah menjadi trendsetter motor skuter di Tanah Air. Sepanjang tahun lalu, DAM berhasil mencatat penjualan Honda Vario 125 sebanyak 104.948 unit dan Honda Vario 150 sebanyak 70.947 unit di Jawa Barat.

All New Honda Vario 150 memiliki 4 pilihan warna yaitu Exclusive Matte Black, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Silver dan Exclusive White. Skuter premium Honda dengan kapasitas mesin 150cc disertai dengan berbagai fitur dan teknologi superior dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) Bandung Rp. 23.200.000.

Sementara itu, All New Honda Vario 125 ditawarkan dengan harga kompetitif dengan 5 pilihan warna yaitu Advance Black dan Advance White Blue untuk tipe varian CBS dengan harga OTR Bandung sebesar Rp. 19.350.000, – sedangkan untuk tipe CBS ISS hadir dengan 3 pilihan warna lainnya. yaitu Advance Black, Advance Putih Merah dan Red Advance dengan Bandung OTR harga Rp. 20.025.000.[Go/Res]

Virus! Warga Majalengka Beli Terburu-buru Menggunakan Koin

GARDUOTO – Di Majalengka, Jawa Barat, ada seorang warga yang membuat keributan. Pasangan yang sudah menikah yaitu Tirta dan Mimin membeli Toyota Rush dengan koin.

Pasangan menikah dari Jatitujuh Majalengka ini membeli mobil Toyota Rush TRD putih dengan uang tunai. Keduanya membawa koin 40 juta rupiah dan sisanya di tahun 100-an.

Tirta dan istrinya mengumpulkan uang untuk membeli mobil impian mereka yang dihasilkan dari menabung selama 7 tahun. Mulai 2012-2019, koin terdiri dari IDR 500 dan IDR 1.000.

Rp. 40 juta dikumpulkan dalam 3 kotak besar dan satu karung beras. Dealer itu sendiri juga akan menghitung uang dengan menimbangnya lebih cepat.

Kejadian ini bisa menjadi contoh bagi kita semua bahwa menabung dan menabung dapat menghasilkan buah kebahagiaan dan aspirasi bagi seseorang untuk mewujudkan keinginannya.[Go/Res]

Pengemudi Ojol Jatim Gelar Aksi Solidaritas untuk Ahmad Hilmi

GARDUOTO – PDOI atau Asosiasi Pengemudi Online Indonesia di Jawa Timur. Sudah pasti akan mengadakan aksi Solidaritas Pengemudi Online untuk mendukung Ahmad Hilmi Hamdani.

Seperti dilansir Suarajatim.com. Tindakan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Ahmad, seorang tukang ojek online yang mengalami kecelakaan oleh marinir Karang Pilang, pada 17 April 2018. Tetapi sekarang kasusnya akan diadili. Bahkan Ahmad juga dikirim ke penjara.

Daniel Lukas Rorong sebagai Public Relations PDOI Jawa Timur menginformasikan bahwa tindakan ini akan diadakan pada hari Rabu (30/1) pukul 12.00 WIB, dengan titik pertemuan di depan Pengadilan Negeri Surabaya, di Jalan Raya Arjuna.
Tindakan ini telah dilaporkan ke polisi dan Daniel Lukas Rorong PDOI Hubungan Masyarakat Jawa Timur (kiri) menunjukkan Izin Kegiatan untuk Aksi Solidaritas Pengemudi Online

"Kami menjaga kasus-kasus hukum yang dialami oleh Ahmad Hilmi Hamdani, pengemudi online (R2), yang diadili dan bahkan didakwa dengan hukuman penjara," kata Daniel.

Ahmad Hilmi Hamdani adalah ayah dari 3 anak yang menjadi korban kecelakaan tabrakan sepeda motor. Ahmad didakwa karena dianggap lalai dalam mengemudi, yang mengakibatkan kematian penumpangnya, Umi Insiyah.

Pengadilan Hilmi disesali oleh keluarga dan kolega. Karena terdakwa sebenarnya adalah korban kecelakaan. Korban Umi meninggal juga karena ditabrak oleh marinir, bukan karena terdakwa.

Achmad didakwa melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi jalan, karena dianggap lalai dalam mengemudi, mengakibatkan penumpangnya sekarat.

Sementara itu Herry Bimantara, Ketua PDOI Jawa Timur, mengatakan bahwa kami akan menunjukkan aksi solidaritas kami dengan sesama pengemudi daring kami. Empati kami untuk kolega yang mengalami "ketidakadilan hukum.

"Kami menjaga kasus ini bersama-sama dengan memberikan dukungan kepada Ahmad Hilmi Hamdani," kata Herry.[Go/Res]

Mobil Pak Tani terus didorong untuk segera berproduksi

GARDUOTO – Alat Mekanik Serbaguna Pedesaan (AMMDes) atau Mobil Pak Pakani terus didorong oleh Pemerintah untuk produksi segera.

"Sebagai komitmen kami kepada Bpk. Presiden Joko Widodo ketika meluncurkan AMMDes pada pembukaan GIIAS 2018 di Jakarta, AMMDes ditargetkan untuk diproduksi massal pada awal tahun 2019," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Industri Elektronik (ILMATE) Perindustrian Harjanto di Jakarta, Senin (28/1).

Menurut Harjanto, PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia (KMWI) sebagai salah satu produsen AMMDes, menyerukan persiapan untuk produksi massal alat serbaguna untuk "Pak Tani". Beberapa hal telah dilakukan oleh PT KMWI, baik secara teknis maupun administratif.

Misalnya, mulai dari pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memperoleh penetapan Kode Perusahaan dan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari Kementerian Perindustrian. Hingga persiapan untuk mendapatkan Sertifikat Tes Tipe (SUT) di Kementerian Perhubungan.

"Salah satu syarat bagi perusahaan industri kendaraan bermotor untuk dapat berproduksi, diharuskan memiliki Kode Perusahaan dan NIK, termasuk AMMDes," kata Harjanto.

Dalam hal ini, Departemen Perindustrian telah memverifikasi dokumen aplikasi dan fasilitas produksi PT KMWI sebagai produsen AMMDes dan dinyatakan lengkap dan siap. "Sehingga kami telah menerbitkan Kode Perusahaan dan NIK PT KMWI pada 8 Januari 2019," tambahnya.

Secara terpisah, Direktur PT KMWI Reiza Treistanto mengatakan, pihaknya fokus mempersiapkan produksi AMMDes tahun ini. "Setelah pemindahan lokasi produksi dari Cikarang ke Citeureup, kami terus menyelesaikan fasilitas produksi," jelasnya.

Tidak hanya menyiapkan peralatan produksi, PT KMWI juga menyediakan peralatan pengujian dan fasilitas kantor lainnya. "Dalam hal unit AMMDes, kami terus melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan untuk menguji kendaraan bermotor sebagai persyaratan untuk mendapatkan Kode Perusahaan dan NIK dari Kementerian Perindustrian juga." SUT dari Kementerian Perhubungan, " dia menjelaskan.

PT KMWI bertekad untuk dapat menghasilkan produk yang kompetitif di pasar domestik dan ekspor. "Sebagaimana dinyatakan berulang kali oleh Bapak Presiden Joko Widodo, AMMDes harus dipertimbangkan dalam hal keamanan dan keselamatan penggunaannya," kata Reiza.

Saat ini, PT KMWI telah mengajukan permohonan uji tipe di Kementerian Perhubungan. Diharapkan, sebelum akhir Januari 2019, SUT dapat dikeluarkan, untuk registrasi jenis produksi selanjutnya di Kementerian Perindustrian, sehingga target peluncuran produksi massal AMMDes pada Februari 2019 dapat tercapai.[Go/Res]

Mengatasi Kemacetan di Jabodebek, Pemerintah Bentuk Badan Otoritas

GARDUOTO – Setelah meninjau titik-titik kemacetan di Jabodetabek. Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin rapat. Diskusikan penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Wakil Presiden, pertemuan tersebut membahas penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek. Tidak hanya transportasi harus diselesaikan, tetapi rencana kota seperti permukiman, di mana daerah saat ini dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain untuk terkonsentrasi.

"Jadi karena ada begitu banyak moda transportasi ada kereta, ada komuter, ada LRT. Ada Bus, ada Bus, ada Busway bagaimana cara menyinkronkannya dalam satu operasi," kata Wapres.

Namun Wapres mengingatkan bahwa saat ini MRT masih dalam proses, maka LRT juga sedang dalam proses, tetapi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) harus diselesaikan terlebih dahulu di masing-masing daerah, sehingga ada sinkronisasi, bisa jadi satu.

"Nanti, akan ada kewenangan, maka masing-masing gubernur akan ada di sana, wewenang untuk menyelesaikannya. Sekarang ada kewenangan juga, tetapi kita harus meningkatkan kemampuannya," jelas Wapres.

Untuk mengintegrasikan sistem transportasi Jabodetabek, menurut Wakil Presiden, keseluruhan anggaran mencapai Rp. 600 triliun, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Dana itu, lanjut wakil presiden, untuk masa investasi 10 tahun

Badan Otoritas, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, akan mengoordinasikan bagaimana mode koneksi antara Jakarta dan Bekasi, dengan Tangerang. Bagaimana Jakarta mendorong orang untuk menggunakan transportasi umum jika dulu 49% sekarang 19%.

"Di masa lalu orang masih tergantung di bus tua karena 49%. Karena sekarang semuanya baru saja turun karena begitu banyak mobil pribadi dan jalan semakin baik, jalan semakin baik, jembatan semakin baik, mobil pribadi semakin lebih murah sehingga orang akan cenderung menggunakan mobil pribadi. Sekarang kita harus kembali menggunakan lebih banyak angkutan umum tetapi harus memiliki kualitas yang lebih baik, "kata Wakil Presiden.

Untuk mendorong masyarakat naik angkutan umum, pemerintah akan mendorong insentif dengan cara parkir dilarang, atau diterapkan pada sistem jalan berbayar atau Earning Road Price (ERP).

Hadir dalam pertemuan tersebut termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.[Go/Res]

Lost Control Bus di Tol Cipularang, Membunuh Penumpang

GARDUOTO – Kerumunan di media sosial tentang kecelakaan bus di Jalan Tol Cipularang, Senin (28/1) pagi. Menurut keterangan petugas PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi, Kecelakaan hanya melibatkan satu kendaraan.

Petugas Jasa Marga segera mengevakuasi para korban dan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi.
Kronologis kejadian ini bermula ketika bus Bima Suci dengan nomor polisi A 7520 CS di rute Bandung-Tangerang, melintasi Jalan Tol Cipularang dari Bandung ke tujuan.

Pukul 09.10 WIB, saat Anda ingin lulus dalam Km. 70 + 400 arah di Jakarta dengan jalan yang relatif lurus. Bus yang dikendarai oleh Dede Suhaeri, seorang warga Cilegon, kehilangan kendali.

Bus kemudian menabrak pagar pembatas di sebelah kiri jalan dan kemudian ke barisan di sisi kiri jalan. Saat itu, cuaca di sekitar lokasi itu sedang turun hujan.

Bersama polisi, petugas Jasa Marga segera membantu dan mengevakuasi para korban dan membawa para korban ke rumah sakit. Semua korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Thamrin, dan Rumah Sakit yang Ramah di Purwakarta.

Akibat kecelakaan lalu lintas, empat orang tewas di tempat kejadian dan 26 orang terluka. Selain itu, tiga orang meninggal saat menerima perawatan medis di rumah sakit.

Sopir bus menderita luka parah dan dirawat di rumah sakit. Kendaraan bus yang terlibat dalam kecelakaan itu rusak.

Saat ini semua jalur menuju Jakarta dapat dilewati, bahu jalan sementara ditutup untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Polisi. Pengguna jalan tol didorong untuk tertib di jalurnya dan mengikuti arahan petugas di lapangan.[Go/Res]

Scroll to top